Hukum pembuktian kejahatan TI

Nama : Shafa Nurul Umaya 
Kelas  : 3Ia02 
Npm   : 51420188

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pembuktian berkaitan dengan kejahatan TI!

Berkaitan dengan perkembangan yang terjadi saat ini telah banyak kejahatan yang muncul merupakan perbuatan kejahatan dunia maya (cyber crime). Menurut Setiadi, Penyidik Senior di Markas Bes Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan di bidang cyber crime dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori antara lain:

• Kejahatan umum yang menjadikan komputer sebagai alat atau sarana (bantu) untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini langsung atau tidak langsung komputer berperan dalamproses terjadinya tindak pidana lain misalnya: Penipuan internet banking, yaitu melalui media internet melakukan tranfer atau pengambilan atau transaksi perbankan dengan mengunakan website salah satu bank dan dunia perbankan melalui internet. Pengancaman/Terorisme, yaitu melalui internet dan pemerasan terhadap pihak lain untuk mencapai tujuanya. Pornografi, yaitu penyebaran gambar porno serta wanita panggilan melalui internet
• Kejahatan dengan sasaran targetnya adalah fasilitas komputer serta sistem teknologi informasi sehingga komputer selain sebagai sasaran/korban atau secara umum dikenal sebagai istilah kacking/cracing yang menyerang program-program operasi jaringan komputer misalnya: Dos Attack yaitu menyerang sistem operasi pada setiap komputer. Defacing yaitu merubah (menambah dan mengurangi) tampilan suatu website/homepage tertentu secara ilegal. Phreking yaitu penyerangan dengan virus atauworm dan program-program jahat lainya. 

2. Apa saja yang diperlukan dalam hukum pembuktian kejahatan TI? Jelaskan!

Yang diperlukan dalam hukum pembuktian kejahatan TI, antra lain:

• Pengumpulan bukti elektronik: Mengumpulkan bukti elektronik yang relevan, seperti log aktivitas, catatan komunikasi, data forensik, atau bukti lainnya yang terkait dengan kejahatan TI yang sedang diselidiki. Proses pengumpulan bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
• Analisis forensik digital: Ahli forensik digital harus dilibatkan untuk menganalisis bukti elektronik yang dikumpulkan. Mereka akan menggunakan keterampilan teknis mereka untuk memeriksa keaslian, integritas, dan otentisitas bukti elektronik, serta untuk mendapatkan informasi yang relevan yang akan digunakan dalam proses pengadilan.
• Identifikasi pelaku dan lokasi kejahatan: Dalam kejahatan TI, seringkali diperlukan upaya untuk mengidentifikasi pelaku dan lokasi kejahatan yang terjadi. Pihak penuntut harus dapat menyajikan bukti yang mengarah kepada pelaku, seperti alamat IP, jejak digital, atau metode identifikasi lainnya yang relevan.
• Perlindungan privasi dan kerahasiaan data: Dalam mengumpulkan bukti elektronik, penting untuk memastikan bahwa privasi dan kerahasiaan data yang dilindungi oleh hukum tetap terjaga. Penegak hukum harus mematuhi aturan yang berlaku dan memperhatikan aspek privasi yang relevan.
• Kesaksian dan pemeriksaan ahli: Saksi dan ahli forensik digital dapat memberikan kesaksian dan pendapat ahli yang mendukung kasus penuntutan. Kesaksian mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan TI yang terjadi, metode yang digunakan, atau implikasi teknis terkait dengan bukti elektronik yang disajikan.
• Pematuhan terhadap hukum dan standar yang berlaku: Dalam proses pengumpulan bukti dan pengadilan, penting untuk mematuhi hukum dan standar yang berlaku. Ini termasuk memastikan keabsahan bukti, menghindari penyalahgunaan atau manipulasi bukti, serta memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukum pembuktian dalam sistem hukum yang berlaku.

3. Apa yang ingin dicapai dari hukum pembuktian kejahatan TI ini? Jelaskan!

pencapaian dari hukum pembuktian kejahatan TI adalah memastikan bahwa proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan TI dilakukan dengan adil, efektif, dan akurat. Beberapa hal yang ingin dicapai dari hukum pembuktian kejahatan TI adalah sebagai berikut:

• Keadilan: Hukum pembuktian kejahatan TI bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dalam proses peradilan. Dengan memiliki aturan yang jelas dan prosedur yang adil, hak-hak pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dilindungi dengan baik. Pelaku kejahatan TI akan dihadapkan pada bukti yang kuat dan diberikan kesempatan untuk membela diri.
• Kepastian hukum: Dalam hukum pembuktian kejahatan TI, penting untuk menetapkan standar yang jelas untuk memutuskan keberadaan suatu kejahatan dan membuktikan keterlibatan pelaku. Dengan memiliki aturan yang jelas, hal ini membantu menciptakan kepastian hukum dan meminimalkan interpretasi yang salah atau subyektif.
• Efektivitas: Hukum pembuktian kejahatan TI bertujuan untuk memastikan efektivitas proses penuntutan. Dengan memiliki mekanisme dan prosedur yang efisien, bukti yang relevan dapat dikumpulkan dan disajikan dengan baik. Ini memungkinkan pihak penuntut untuk membangun kasus yang kuat dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam memperoleh putusan yang adil.
• Keabsahan bukti elektronik: Dalam kejahatan TI, bukti elektronik memainkan peran penting. Hukum pembuktian kejahatan TI bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keandalan bukti elektronik yang dikumpulkan.